News Update :

ANALISIS YURIDIS HUKUM E-BANKING DALAM PERBANKAN INDONESIA

Wednesday, February 17, 2010

Internet adalah suatu sistem jalan raya digital yang luas dan cepat yang menghubungkan berjuta-juta komputer ke ribuan jaringan di seluruh bumi. Pertumbuhan Internet yang cepat dan terbaru pada sebagian bisa dihubungkan dengan kekuatannya sebagai medium komunikasi, pendidikan dan pertunjukan, dan lebih baru-baru ini sebagai alat untuk perdagangan elektris. Bisnis di hampir tiap-tiap sektor ekonomi mulai untuk menggunakan Internet untuk memotong ongkos pembelian, mengatur hubungan penyalur, mengefektifkan logistik dan inventori, merencanakan produksi, dan riset yang baru dan meninggalkan pentas pelanggan lebih secara efektif. Uang tabungan Harga, pilihan konsumen yang ditingkatkan dan meningkatkan kenyamanan konsumen sedang menguasai pertumbuhan di dalam penjualan phisik barang-barang dan di dalam penyerahan jasa dan barang-barang yang digital via internet
Dalam perbankan pun tidak mau kalah dalam memberikan layanannya yang berbasis internet. E-banking telah menjadi pilihan para bankir untuk memperoleh fee based income. Maka tak heran jika bank bank gencar mempromosikan produk mereka yang satu ini. Bank central asia mislanya, adalah yang saat ini memimpin dalam hal pemanfaatan E-banking diperbankan nasional. Kendati bukan pionir namun bank BCA hampir memiliki semua fasilitas E-banking. Hal ini diikuti oleh bank BNI, BRI, Permata bank, dan lainnya .
Layanan E-banking cukup efektit dalam menghimpun dana nasabah. Perlu diketahui, 35% uang yang beredar masih dalam genggaman nasabah. Maka dari itu bank bank gencar menyerap dana murah ternmasuk deposito. Mereka begitu semangat menyediakan layanan ATM, mobile banking, internet banking, dan call center. Tujuannya tidak lain adalah memanjakan nasabah . Belanja TI pada perbankan sekarang ini juga lagi booming dan saling memberiakn pelayanan yang lebih untuk nasabahnya yang bertujuan guna memperbesar modal untuk memenuhi kriteria API
Interkoneksi pun sekarang ini juga menjadi tren baru teknologi perbankan selain memalui ATM, sms banking dan internet banking kini bisa memnghubungkan bank satu dengan bank yang lainnya .
Lihat saja, bank mandiri 60% transaksinya melalui E-banking sisanya melaluui kantor cabang. Begitu juga dengan bank niaga 77% nasabahnya melakukan transaksi melalui layanan ini. Untuk selengkapnya lihat tabel .
Dibawah ini adalah enam besar electronic banking periode januari – januari 2006$
Nama bank ATM Call center I-Banking Mobile banking
Jumlah pengguna (orang) Jumlah transaksi (transaksi) Jumlah pengguna (orang) Jumlah transaksi (transaksi) Jumlah pengguna (orang) Jumlah transaksi (transaksi) Jumlah pengguna (orang) Jumlah transaksi (transaksi)
1 BCA 5.859.000 520.702.887 770.261 15.398.857 342.533 37.932.827 513.980 16.907.548
2 Bank Mandiri 4.491.349 211.808.961 416.883 5.077.422 281.381 1.677.751 1.180.404 20.571.331
3 BNI 4.082.800 194.091.208 247.414 3.935.444# - - - -
4 Bank Niaga 834.341* 16.381.560 - 437.250 17.331 112.347 35.497 39.487
5 Permata bank 579.950 30.900.000 450.000 22.000 20.150 796.000 175.000 1.596.500
6 BRI 1.270.000*) 57.127.000 45.000 895.000 - - - -

Keterangan:
- Bank central Asia Januari – Desember 2005 *Termasuk Jumlah pengguna Niaga Aces
- Bank Mandiri Januari 2005- Januari 2006 *) meliputi penguna ATM & EDC
- Bank niaga Januari- desmber 2005 # tidak termasuk transaksi oktober
- Call center permata bank /bulan $ Sumber dari biro riset infobank

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa kecenderungan masyrakat mulai mengarah kepada kemudahan dalam bertransaksi. Namun disini ada hal yang perlu diperhatikan yaitu masalah hokum yang mengatur hal tersebut. Disini saya ingin mengulas masalah yuridis yang berkenaan dengan E- banking. Dalam scope yang lebih besar E-Banking dapat kita masukan dalam E-Commerce. Kenapa demikian? Karena layanan ini tidak akan lepas dengan internet serta modus operandinya dan proses yang dilakukan adalah sama, mungkin bedanya adalah obyek yang ditransaksikan.
Seiring dengan berlomba lombanya perbankan dalam melayanni nasabah namun apakah pelayanan yang doiberikan itu membuat nasabah lebih nyaman atau membuat mereka semakin terpojok dan semakin tidak aman dalam prakteknya. Karena, perlul diketahui bahwa layanan yangn diberikan adalah bersifat maya yang sangat sulit bagi orang awam untuk memahaminya secara detail. Contoh adalah BII bank ini memberikan layanan e-chanel bagi nasabahnya memang layanan ini meningkatkan pendapatan bank. Ia juga memberikan tip bagaiamana layanan ini aman bagi pengunanya; mearahasaikan PIN danuser ID bahkan kepada orang terdekatnya, tidak menggunakan di internet, jika melakukan transaksi internet banking selalu perhatikan alamat URL adressnya, waspadai virus komputer

BAB. II PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENERAPAN E-BANKING
Melihat manfaat dan peluang yang dapat diraih melalui penerapan teknologi ini, industri perbankan juga memafaatkannya yang kita sebut diatas dengan e-banking. Dewasa ini perangkat yang digunakan secara luas untuk menyalurkan produk dan jasa e-banking mencangkup point of sale terminals, automatic machines, telephone banking, smarts cards, and personal computer. Dalam perkemabngannya, inovasi dalam penggunaan teknologi informsi yang diiringi dengan meningkatnya pengguna personal computer serta adanya tuntutan masyarkat unutuk memperoleh kemudahan dlam melakukan transaksi telah memangkitkan inisatif perbankan nasional meawarkan pelayanan melalui jaringan internet yang dikenal dengan internet banking.
Dalam satu sisi fenomena ini memberiakn dampak positif namun disisi lain produk layanan yang berbasis teknologi ini berpotensi menimbulkan masalah operasional bagi bank, antara lain veriifikasi dan keabsahan informasi nasabah bank pemantauan terhadap nasabah proteksi terhadap teknologi informasi system prosedur, internal control dan aspek hokum.
Sebagaimana lazimnya pembaharuan teknologi, internet, selain memberi manfaat juga menimbulkan ekses negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik. Begitu juga dalam dunia perbankan saat ini mulai berlomba lomba untuk memafaatkannya untuk menarik dana pihak ketiga agar lebih besar lagi.
Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas. Menurut Edmon Makarim (2001: 12) kriminalitas di internet atau cybercrime pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace atupun kepemilikan pribadi.
Jenis-jenis kejahatan di internet terbagi dalam berbagai versi. Salah satu versi menyebutkan bahwa kejahatan ini terbagi dalam dua jenis, yaitu kejahatan dengan motif intelektual. Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi. Jenis kedua adalah kejahatan dengan motif politik, ekonomi, atau kriminal yang potensial enimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Versi lain membagi cybercrime menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan.
Berita Kompas Cyber Media (19/3/2002) menulis bahwa berdasarkan survei AC Nielsen 2001 Indonesia ternyata menempati posisi ke enam terbesar di dunia atau ke empat di Asia dala tindak kejahatan di internet. Meski tidak disebutkan secara rinci kejahatan macam apa saja yang terjadi di Indonesia maupun WNI yang terlibat dalam kejahatan tersebut, hal ini merupakan peringatan bagi semua pihak untuk mewaspadai kejahatan yang telah, sedang, dan akan muncul dari pengguna teknologi informasi (Heru Sutadi, Kompas, 12 April 2002,30).
Khusus cybercrime dalam e-commerce, oleh Edmon Makarim didefinisikan sebagai segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan orang lain dalam perdagangan melalui internet. Edmon Makarim memperkirakan bahwa modus baru seperti jual-beli data konsumen dan penyajian informasi yang tidak benar dalam situs bisnis mulai sering terjadi dalam e-commerce ini.
Saat ini di Indonesia sudah dibuat naskah rancangan undang-undang cyberlaw yang dipersiapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Departemen Perdagangan dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung bekerja sama dengan Departemen Pos dan telekomunikasi. Hingga saat ini naskah RUU Cyberlaw tersebut belum disahkan sementara kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan kriminalitas di internet terus bermunculan mulai dari pembajakan kartu kredit, banking fraud, akses ilegal ke sistem informasi, perusakan web site sampai dengan pencurian data.
Saat ini regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus cybercrime adalah Undang-undang Telekomunikasi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, interpetasi yang dilakukan atas pasal-pasal KUHP dalam kasus cybercrime terkadang kurang tepat untuk diterapkan. Oleh karena itu urgensi pengesahan RUU Cyberlaw perlu diprioritaskan untuk menghadapi era cyberspace dengan segala konsekuensi yang menyertainya termasuk maraknya cybercrime belakangan ini .
Maret 2005 di hotel sofyan betawi lembaga kajian hokum dan teknologi Fakultas hokum UI dan direktorat hokum bank Indonesia menyelenggarkan seminar tentanng permasalahan hokum terkait internet banking dan solusi penyelesaiannya. Ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam pembahasan tersebut yang dapat diambil kesimpulannya seperti yang ada dibwah ini :
1. Isu isu pokok harus dipertimbangkan dalam melakukan transaksi elektronicagar transaksi itu sah dan mempunyai kekuatan hokum
2. dari kaca mata teknilogi untuk memperkecil kerugian dan mencegah terjadinya penyimpangan / kejahatan diperlukan keamanan terhadap resources & assets yang meliputi pengaman jasa, mekanisme pengamanan, pengelolaan pengamanan dan pengamanan objek.
3. persyaratan yang harus dipenuhi ditinjau dari keamanan internet banking adalah:
a. confidentiality informasi dikomunikasikan dan dismpan secara aman dan hanya dapat diakses oleh mereka yang berhak saja.
b. Intregity , informasi yang dikirimkan secara penuh lenggkap dan dalam keadaan tidak berubah. Integritas suatu data tidak hanya karena suatu data benar tapi data dapat diandalkan dan dipercaya.
c. Avaibility, system yang bertugas mengirimkan, menyimpan dan memproses informasi dapat digunakan ketika dibutuhkan.
d. Authenticity, kepastian bahwa pihak obyek dan informasi adalah riil dan bukan palsu. Untuk itu pihak terkait alat alat dan obyek yang dipetukarkan harus otentikasi. Hal ini membutuhkan seperti paswoord dan hirarki sertifikasi.
e. Non-repudition, kepastian bahwa pihak yang melakukan sebuah transaksi tidak dapat menolak menyangkal transaksi yang telah dilakukan.
4. Dalam merancang system internet banking penyedia layanan harus memberikan prioritas utama pada keamanan.
5. terjadinya internet fraud terutama karena kelemahan pada system dan jaringan serta apda operasi dan prosedur. Upaya untuk meminimalisasi terjadinya fraud perlu regulasi dan hokum serta pendeteksian keamanan. Langkah yang ditem[uh oleh assosiasi jasa internet adalah dengan berkoordinasi dengan kepolisian secara rutin, membuka email account khusus untuk menampung abuse dan pelanggaran.
6. terkait dengan hacker, craker dan carder, yang memasuki system computer dengan tujuan berbeda beda. Maka pengaturannya dapat menagacu pada aturan tentang tresparing. Kegiatan tresparing didunia maya relative sulit dibuktikan diabnding dengan dunia nyata.
7. secara internasional dalam rangka meanggulangi cyber crime, PBB telah menghimbau Negara Negara untuk mengatasi masalah ini. Penanggulangan cyer crime dalam konteks internasional perlu mendapat perhatian khusus mengingat kejahatahn ini ad;lah kejahatan dimensi baru.
8. dari sisi dalam negeri sambil menunggu cyber law yang komprehensif perlu dilakukan penambahan ketentuan dalam undang undang KUHP yang menyangkut pencurian penipuan, pemalsuan maupun perusakan guna diaplikasikan menanggulangi cyber crime yang modus operandinya terus berkembang. Hingga saat ini ketentuan yang dapat digunakan terhadap pelaku cyber crime adalah pasal pasal tentang penggelapan, penipuan, penadahan, serta ketentuan yang terdapat dalam undang undang ntentang money laundering
9. berkaitan dengan sistem pembuktian yang berlaku di indonesia maka untuk membuktikan kejahatan maya yang sulit pembuktiannya perlu kiranya digunakan cara pembuktian yang mudah.dasar pembuktian yang sebaiknya digunakan adalah conviction intime artinya menjatuhkan putusan hakim hanya berdasarkan kenyakinan semata tanpa dipengaruhi oleh alat bukti., atau setidaknya conviction rasionee artinya dasar pembuktian hakim adalah keyakinan hakim dalam batas batas tertentu atau alasan yang logis.
10. kendala utama kepolisian dalam menangani icyber crime dalam bidang perbankan. Justru datang dari prosedur dan birokrasi bank itu sendiri
11. akibat non –nateriil yang ditimbulkan dari cyber crime termasuk kejahatan kartu kredt adalah banyaknya transasksi dari indonesiayang ditolak, yang tidak langsung mempengaruhi perekonomian negara serta citra baik bangsa yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat akan turun. Hal ini akan menggangu perkembangan e-banking berkembang.
12. hambatan polri non teknis dalam penyidikan antara lain; mendatangkan saksi korban terutama korban berada diluar negeri, disamping itu alat bukti digital electronic mudah hilang dan dihilangkan. Serta masyarakat masih awam tentang cara yang efektif dan efesien dalam mengaman barang bukti elektrionik tersebut. Masalah teknis antara lain: beasarnya biaya untuk membeli dan menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam penyidikan. Disamping itu kejahatan sering dilakukan ditempat umum (seperti warnet, café net) sulit untuk mengungkap meskipun diketahui ISPnya. Hambatan lainnya adalah belum adanya prosedur yang tetap dan jelas dari pihak/ bank yang mengeluarkan kartu kredit bila terjadi fraud disamping belum adanya wadah untuk bertukar informasi dan koordinasi antar bank penerbit dengan penegak hukum
13. Terkait dengan kontrak yang dibuat secara electronic tyimbul pertanyaan mengenai diterimanya suatu output informasi elektronic sebagai sautu akta otentik atau surat. Dalam hal ini hakim memegang peranan penting untuk untuk menentukan diterimanya informasi elektronik tersebut sebagai bukti dipengadilan.
14. sehubungan dengan adanya macam amcam alat bukti perlu ditinjau apakah secara analogi informasi elektronik termasuk sebagai alat bukti lain sebagaimana alat bukti lain yang berlaku untuk tindak pidana korup[si, money laundering dan terorisme menurut hukum acara pidana, dimana keterangan saksi, surat keterangan terdakwa juga dapat diperoleh dari;
a. alat bukti lain berupa yang diucapkan, dikrim, diterima, dan disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa.
b. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dibaca dan atau ddengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik tertuang dlam kertas atau benda fisik lainnya
15. pada dasarnya, peran hakim dalam proses pembuiktyian adalah mencari segala informasi untuk mendapatkan keyakinan tentang adanyaa peristiwahukum dan suatu hubungan hukum dengan menggunakan berbagai media alat bukti sejauh itu masih relevan.
16. untuk dapat menjadi data yang dapat dipercaya, data elektronik harus dihasilkan oleh sistem elektronilk yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.dan telah dilakukan pemeriksaan oleh para profesional yang terkait.
17. RUU ITE telah memberikan tempat agr informasi elektronik dapat diterima, dan memberikan prosedur tertentu untuk pedoman bagi hakim dalam pemeriksaan dan pembuktian. Namun demikian RUU ITE hinga saat ini belum dbahas padahal Undang undang tersebut sangat mendesak untuk memberikan kepastian hukum atas transaksi elektronik. Oleh karena itu RUU ITE perlu segra disahkan karena inimemuat ketentuan bahwa informasi elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah. Juga dimuat mengenai penyelenggaraan sistem elektronik nama domain, HAKI, transaksi elektronik, perbuatan yang dilarang, tindak pidana dsb.
18. disamping itu perlu dibahas masalah RUU tranfers dana yang mengatur mengenai tranfers dana secara elektronikmaupun non elektronik termasuk pembayaraan debet dan kredit dengan menggunakan kartu.
19. dalam menrapkan teknilogi pelayanan perbankan soal keamanan harus merupakan concern utama. Oleh karena itu perlu dipikirkan adanya standar internet banking policy, dari babnk dan standar keamanan, seperti perlindungan nasabah, penangan insiden security policy, jadi pengaman haruslah menyeluruh dari pemakai web masternya samapai pihak pihak yang terkait.
20. kebijakan menetapkan tindak pidana dibidang tejknologi informasi juga perlu memperhatikan pengaturan dalam KUHP walaupun tindak pidana dalam teknologi.
Dari 20 masalah pokok diatas terlihat jelas akan ketidak siapan infrastruktur perbankan kita dalam menghadapi era globalsiasi yang semakin cepat dan teus berubah setiap waktu. Sungguh sangat rumit sekali permaslahan yang akan dihadapi dimasa yang akan datang jiak hukum yang berhubungan dengan ha;l diatas tidak segera di buat.

Tidak Pidana Dalam E-Banking
Karena penggunaan banyak alat elektronik dalam suatu transaksi maka in teryata jauh lebih rentan daripada secara konvensional terhadapa kekeliruan dan penipuan serta kejahatan dalam trasfer uang. Dalam kenyataanya berbagai kesalahan dapat terjadi dlam hubungan dengan trasfer uang secara elektronik.
a. penipuan (fraud) biasanya kejahatan seperti ini disebut dengan white collar crime yang memang sulit dalam pembuktiannya. penipuan ini sering dilakukan dengan modus operandinya sebagai berikut:
- Penipuan oleh pengawas bank yang tidak jujur
- Penipuan oleh pegawai dari nasabah pelaku tranfer
- Penyalahgunaan customer activated terminals.
- Penyalahgunaan machine readable instruction yang disediakan oleh nasabah pengirim tranfer
b. kesalahan dalam hubungan denagn transfer dana secara elektronik terjadi dalam hal hal sebagai berikut
- Kesalahan dalam penggunaan komputer
- Belum adanya standar baku mengenai pengiriman messages sehingga kerap memnimbulkan kesalahan kesalahan.
- Prosedur trnasfer yang belum adanya standar
- Kegagalan komputer dan kesalahan dari sofware
Yang jadi permasalahan adalah jika ada pengiriman laporan perkemabnagn keuangan secara periodik apakah ada keharusan bagi nasabah untuk menelityi dengan seksama isi laopran tersebut dan apakah ada kewajiban bagi nasabah untuk melaporkan ketimpangan yang terkjadi dalam transfer tersebut. Dan siapakah yang bertanggung jawab secara hukum terhadap kekelir uan ini/ penipuan dalam transfer uang.
Kasus di bank HSBC berhubungan dengan e-banking pihak HSBC menerapkan sistem onlinenya dengan cara ketika terjadi transaski terhadap klartu kreditnya di suatu tempayt yang tidakl lazim maka pihak HSBC menelpon langsung kepada pihak nasabah tiga kali dalam sehari menanyakan apakah telah melakukan transaksi trersbut atau tidak pernah. Jika tidak dapat dibuhungi dalam sehari maka kartui tersebut diblokir secara langsung oleh pihak bank.
Hukum Yang Berlaku Dan Persentuhan Dengan Hukum Lainnya
Sekarang transaksi yang terjadi bukan lagi dlam satu negara tetapi sudah mendunia dan terjadi secarareal time atau saat itu juga. Sehingga dapat menjadi masalah adalah hukum mana dianatra 2 negara tersebut yang berlaku jika terjadi persengketaan dan pengadilan mana yang berwernang. Kaitannya dengan e-banking adalah pembuktian yang akan dilakukan oleh pihak pengadilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa transaksi ini terjadi didunia maya. Undang undag yang dipakai selama ini adalah.
1. Tindak pidana kejahatan dibidang perbankan menurut UU No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU.No. 10 tahun 1998
Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tindak pidana dibidang perbankan adalah salah satu bentuk pidana dalam bidang ekonomi. Tindak pidana disini menggunakan bank sebagai sarana dan sasaranya. Diatas telah disebutkan bahwa ada 2 jenis tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, berkaitan dengan itu dalam UU No 10 tahun 1998 telah dinyatakan dengan tegas mengenai pembagian dua bentuk pidana diatas. Dibawah ini kami uraian bentuk kejahatan dan pelanggaran menurut UU N0 7 tahun 1992 dan No 10 tahun 1998:
a. Tindak pidana kejahatan dibidang perbankan menurut UU No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU.No. 10 tahun 1998
Yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejatahan dibidang perbankan menurut UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagiamana yang telah diubah dengan Uu NO 10 tahun 1998 adalah sebagiamana ditentukan dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) UU No 10 1998. sebagai berikut:
Tindak pipdana sebagaiamana dimasksud pasal 46 pasal 47, pasal 48 ayat(1) pasal 49, pasal 50A adalah kelajahatan
Dari penjelesanya berarti bahwa terhadap perbuatan perbuatan dimaskud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya pekanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana masayrakat yang dipercayakan kepdanya. Maka segala tindakan yang mengakibatkan rusaknya kepercayaan tersebut dihindarkan.
b. Tindak pidana pelanggaran dibidang perbankan menurut UU No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU.No. 10 tahun 1998
yang dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran dibidang perbankan adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 51 ayat (2)
2. Tindak pidana dibidang perbankan diluar UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagiamana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998
Bahwa tindak pidana yang diatur dalam UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagiamana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998 belumlah cukup memadai untuk mencegfah dan menindak kejahatan dan planggaran dibidang perbankan yang begitu komplek.
Keadaan ini memerlukan adanya peraturan perundangan undangan lainnya yang dapat diterapkan terhadapa tindak pidana dibidang perbankan. UU yang dapat diterapkan adalah kitab UU hukum pidana KUH Pidana) buku kedua tentang kejahatan dan buku ke III tentang pelanggaranyaitu bab dan pasal yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukanselain itu ada juga antara lain Undang undang No 31 tahun 1999jo, UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU No 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dan UU N0 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU N0 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang .
Dari situ dapat kita ketahui bahwa belum adanya undang undag khusus yang mengatur masalah hukum e-banking yang spesifik. Kemajuan teknologi selama ini diindonesia tidak diikuti dengan perkembangan hukum yang mengatur yang dapat memberikan kenyamanan kepada maysarakat. Terutama dalam perbankan yang menjadi tulang punggung perekonomian modern. Semakin nyaman dan sehat bank maka saemakin maksmur dan berkembang perekonomian suatu negara.
Sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas bahwa e-banking adalah bagian kecil dari e-commerce, maka hukum yang bersentuhan dengannya pun tidak jauh berbeda. Dalam hal ini hukum yang bersentuhan dengannya tentulah bidang hukum bisnis dan perbankan. Tetapi ini juga bersinggungan dengan hukum lainnya antara lain :
1. Hukum komputer,
2. hukukm kontrak,
3. hukum perlindungan konsumen,
4. hukum antti monopoli dan persaingan curang,
5. hukum pembuktian,
6. hukum tentang telekomunikasi,
7. hukum pajak,
8. hukum tentang pembayaran via kartu kredit

Masalah hukum yang berhubungan dengan transaksi elektronik
Dalam bulletin baank sekilas pengaturan electronic banking dan electronic fund transfer di amerika serikat ringkasan eksekutif: “diskusi permasalahan hukum terkait internet banking dan solusi penyelesaiannya
Sebagaimana tadi bahwa dalam e-banking ini mempunyai berbagai masalah yang belum ada pemecahannya sampai saat ini. dibawah ini beberaapa yang menjadi permaslahannya:
a. Apakah electronik dapat dijadikan saebagai alat bukti dipengadilan.
b. Agar mempunyai kekuatan hukum apakah transaksi harus berbentuk tertulis.
c. Agar mempunyai kekautan hukum, apakah perjanjian harus tertanda tangani.
d. Agar mempunyai kekuatan hukum transaksi ahrus dal;am bentuk dokuimen asli
e. Kapan ada kata sepakat dan sauatu kontrak yang dibuat secara elektronik
f. Dimana dianggap kontrak terjadi jika transaksi dibuat masing masing pihak di dua kota yang berlainan
g. Siapa yang ahrus mengirim berita /membuat transaksi agar transaksi dianggap dibuat pihak yang berwenang .
Masalah hukum yang berkaitan dengan transfer uang secara elektronik
Berbagai masalah khusus yang berkaitan dengan transfer uang via elektronik akan penulis sebutkan dibnawah ini:
a. Untuk memfasilitasitranfer dana secara elektronik apakah diperlukan perubahan yang mendasar dalam sistem tat hukum yang ada
b. Sebaiknya hukum tentang transfer dana diterapkan terhadap tipe transaksi finansial yang bagaimana
c. Sejauh mana hukum tentang tranfer dana harus memfasilitasi peningkatan peranan dalam sistem transfer dana terhadap transfer indiviuidu anatar bank.
d. Haruskah maslah transfer dana lewat bank antar individu diatur dengan hukum yang sama
e. Apakah perlu suatu peraturan internasional untuk mengatur maslah transfer dana elektronik internasional
f. Apakah diperlukan suatu pengaturan internasional untuk menagtuir masalah conflic of law dalam hubungannya dengan tranfer dana internasional.
g. Apakah hukum pembuktian harus memberikan status hukum yang sama antara data tentang tranfer yang disi\mpan dalam bentuk nyang terbaca oleh komputer dengan data yang tersimpan secra paper based
h. Apakah perlu perubahansikap pandang dalam hukum tentang rahasia bank dalam rangka memfasilitasi perkemabngan teknik teknik transfer dana secara elektronik
i. Haruskah bank membuat kontrak tertulis yang menagtur tentang hak dan kewajiban dari bank dan nasabah dalam hubungan denagn transfer dana secara elektronik.
j. Perlukah adanya ketentuan hukum yang mengatur tentnag formal otentik terhdap tranfer dana elektronik.
k. Haruskah bank penerima transfer bertanggung jwawab secara hukum kepada pihak pengirim atau kepada pihak penerima kiraman dana tersebut. Dalam hubungannya sebagai bank penerima.
l. Dalam hal terdapatnya kerugian karena keasalahan dalam hal transfer dana elektronik sejauh mana pertanggungjawaban dari pihak pihak sebagai berikut:
1. Elektronik funds transfer network
2. Public telecoomunications service
3. Private clearing house.
m. Haruskah bank dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum manakala terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam hal tranfer dana electronic yang disebabkan oleh keslahan hardware atau sofware dari komputer.
n. Haruskah pihak pengirim atau penerima transfer menerima bunga keterlambatan atau ganti rugi karena tingkat sukuk bunga manakala terjadi keterlambatan dalam hal transfer dana elektronik.
o. Apakah diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang tanggungjawab antar bank yang mengatur temtmag keterlambatan terhadap reimbursement atau kesalahan dalam hal transfer dana elektronik.
p. Apakah bank punya hak untuk balik mendebit rekening pihak yang mempunyai rekening manakala terjadi keslahan yang berupa erroneous credit dan dana tersebut telah dikreditkan oleh bank kerekening yang bersangkutan.
Kesemua masalah ini dan pertanyaan hukum tersebut diatas perlu jawaban yang tegas dalam bentuk hukum. Penulis sendiri masih kewalahan dalam mencarai hukum hukum yang menagtur masalah ini karena keterbatasan penulis dalam hukum. Sepengetahuan penulis di indonesia ada hal hal yang belum diatur dalam pengaturan domestik tentang masalah tersebut. Tetapi ada beberapa yang pertanyaan yang masih bisa digali lebih dalam jawabannya dalam hukum perbankan, hukum dagang, hukum tentang finalitas dari suatu trasfer uang via bank secara elektronik.
Yang jelas adalah bahwa pihak pihak yang melakukan transaksi haruslah memahami akan akibat yang ditimbulkannya dalam kacamata hukum yang berlaku.

Kekuatan Sebagai Alat Bukti
Salah satu yang sangat menjadi masalah hukum tentang e-banking ini ataupun e- commerce adalah bahwa proses transaksi ini belum dapat dijadikan bukti oleh alat bukti konvensional yang diakui oelh hukum pembuktian perdatra seperti yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang – undang hukum acara perdata amaupun pidana dlam kitab undang undag hukum acara pidana (KUHAP). Beberapa prinsip yang bersentuhan dengan hukum yang perlu diakui oleh hukum pembuktian adalah sebagai berikut
a. semua informasi elektronik dalam bentuk data elektronik mestinya memiliki kekuatan hukum
b. kontrak yang dibuat secara elektronik mempunyai akibat hukum dan kekuatan pembuktian yang sama denagn kontrak yang dibuat secara tertulis diatas kertas.
c. Tanda tangan elektronik mestinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan tanda tangan biasa.
Selama ini penulis mencari cari data yang baerkaitan dengan e-banking diatas namun jarang sekali yang mengulas maslah ini dari segi hukumnya.
Tinjauan hukum terhadap perlindungan nasabah bank yang menggunakan fasilitas sistem elektronik banking
Semakin ketat, transaksi-transaksi perbankan beraneka ragam dan setiap bank mencari cara-cara baru untuk menawarkan jasanya, antara lain yaitu dengan disediakannya mesin ATM, jasa perbankan melalui telepon, hingga media internet. Beraneka ragamnya jasa yang ditawarkan oleh setiap bank saat ini, khususnya jasa bank melalui fasilitas sistem elektronik, pada kenyataannya sangat rentan akan kejahatan, kurang terjaminnya keamanan serta perlindungan hukum belum memadai terhadap transaksi yang dilakukan oleh pihak bank bagi nasabahnya,yang menyebabkan nasabahnya selalu berada dalam posisi yang lemah.
Penulis ingin menambahkan kajian masalah-masalah yang dapat timbul akibat penggunaan fasilitas sistem elektronik banking, mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank terhadap kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan fasilitas sistem elektronik banking, serta mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah bank pada penggunaan fasilitas sistem elektronik banking.
Dalam pencarian saya tentang data dan artikel dalam internet saya menemukan suatu artikel yang membahas masalah e-banking dengan hukum dindonesia. Berdasarkan hasil penelitian itu, dapat diketahui bahwa penerapan teknologi dalam kegiatan perbankan, bukan berarti menghilangkan kemungkinan berberapa masalah yang akan terjadi di kemudian hari, namun pada kenyataannya, masalah tersebut muncul sesuai dengan kecanggihan teknologi itu sendiri yaitu kesulitan penggunaan alat bukti electronic record di pengadilan, kekuatan hukum alat bukti tanda tangan elektronik, serta penetapan tempat pembuatan perjanjian.
Apabila timbul kerugian akibat penggunaan fasilitas sistem elektronik banking, maka nasabah bank tersebut dapat melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana, antara lain mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara bank dengan nasabahnya atau dalam daerah hukum kedudukan bank sebagai tergugat sesuai dengan pasal 118 HIR, dengan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Wanprestasi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya memuat beberapa ketentuan umum saja dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah bank yang berkedudukan sebagai konsumen dalam pemanfaatan fasilitas sistem elektronik banking khususnya dalam hal transfer dana secara elektronik yang biasa dikenal dengan Electronic Fund Transfer (EFT), antara lain dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen dalam hal ini diterapkan terhadap nasabah bank.
Tinjauan hukum menurut kaidah fiqh islam
Prinsip prinsip syariah dalam pertukran dan kontrak muamalah dapat digunakan untuk melakukan tijauan hokum atas setiap transaksi sepanajang zaman. Termasuk dalam era modern ini sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama adlah sebagai erikut:
1. asas kerelaan dari semua pihak yang terkait
2. larangan praktik penipuan, kecurangan, pemalsuan
3. tradisi, prosedur, system, konvensi, norma, kelaziman, dan kebaisan bisnis yang erlaku tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. berdasarkan niat dan iktikad baik serta menghindarkan kelicikan dan akalan akalan (moral hazard)
5. kesepakatan transaksi dilangsungkan dengan serius, konsekuen, komitmen, dan konsisten, tidak boleh main main
6. transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi
7. tidak dibolehkan melakukan transaksi denagn media dan objek yang diharamkan islam, baik barang maupun jasa
Interent banking menurut infobank edisi 253 sepr 2003 adalah konsep pelayanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas elektronik tanpa harus mendatangi kantor bank. Melalui asilitas ini nasabah dapat melakukan transaksi yang melibatkan kegiatan perbankan hanya dengan mengakses internet. Produk dan jasa e-.baking mecangkup whole sale product nasabah korporasi serta retail produk bagi nasabah perorangan.
Sejauh ini terdapat tiga jenis praktik internet banking yang dapat diterapkan perbankan, ayitu informastional, communicational, and traditional, yang masing masing memiliki tingkat risiko yang berlainan. Informastionail merupakan tingkatan yang paling dasar. Dalam praktiknya bank menyajikan iformasi pemasaran mengenai produk dan jasa melalui stand alone server, yang dapat dilakukan bank sendiri ataupun menggunakan jasa pihak luar. Communicative, memungkinkan terjadinya beberapa jenis interaksi antaa bank dan nasabah. Interaksi dapat diabtasi hanya dengan e-mail, account inquri, apliaksi kredit, atau pengkinian data. Transaksional memungkinkan nasabah melakukan transaksi yang anatra lain mcangkup akses kerekening, pembayaran tagihan pemindahbukuan dan transfer dana. Dalam hal ini menduduki yang paling tinggi dalam hal risiko.
Perkembanganteknologi internet dioerkirakan akan mengubah wajah system yang awalnya bank sebagai mediator. Seiring dengan globalisasi pemanfaatan teknologi internet dimasa yang akan dating memberikan banyak manfaat dan kemudahan, internet portal akan berperan sebagai gateway bagi setiap interaksi bisnis fenomena ini menuntut masing masing unutk pihak baik pelaku bisnis konsumen individu maupun bank memangun kassitas jaringan on-line.
Teknologi juga dipandang sebagai sarana yang efesien daalm mendesain, memsarkan produk serta menajdi saluran distriusi produk dan jasa keuangan dengan baiaya rlatif murah. Efesiensi biaya tersebut menjadi salah satu daya tarik agi perbankan unutuk mengembangkan usahanya dengan menciptakan internet banking. Dinegara maju produk ini memperoleh respon yang positif dari para nasabah bank, karena memberikan kemudahan kemudahan dalam bertransaksi
Diantara keunggulan layanan internet banking dari aspek perbankan setidak tidaknya terdpat factor pendorong bagi bank untuk menawarkan layanan perbankan memalui internet. Factor tersebut antara lain persaingan, efesiensi biaya investasi, jangkuan geograis, branding unutk membangun loyalitas nasabah, opsi bagi nasabah lebih leluasa. Namun demikian, tentunya kemajuan teknologi mengandung resiko seperti operational risk yang dpat dipicu oleh beberapa hal; kurang memadainya system pengaman, desain atau implementasi system kurang tepat dan penggunaan system oleh nasabah.
Bila dilihat dari sistemnya serta prinsip operasionalnya maka e-banking menurut kaca mata fiqh kontemporer sebenarnya merupakan alat media, metode teknis ataupun sarana yang dalam kaidah bersifat dinamis, fleksibel variabel. Hal ini, termasuk dalam kategori umuridunya( maslah keduniawian) yang Rosululloh SAW pasrahkan sepenuhya selama dalam koridor syariah kepada masyarakat untuk menguasai dan memanfaatkannya utuk kemaksmuran bersama. Namun dalam hal ini tidak boleh beruabh adalah prinsip prinsip syariah dlam muamalah tersebut yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti perkembangan. Menurut kaidah fiqhiyah yang dikemukakan oleh Dr. wahbah Zuhaili dalam al-fiqh al-islam wa adillatuha (IV/199) bahwa prinsip dasar dlam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengan adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariat atau bertentangan dengan dalil.
Oleh karena itu, hokum transaksi dengan menggunkaan media e-banking /e-commerce adalah boleh berdasarkan prinsip maslahah karena keutuhan manusia akan kemajuan zaman dengan berusaha memperbaiki dan mnghindari kelemahan dan penyimpangan teknis maupun syariah. Sebab tidak dipugkiri bahwa mekanis me yang dibuat oleh manusia tidak luput dari kesalahan dan kelemahan. Dalam kaidah fiqh dikatakan adh dhororu yuzal (mudarat itu harus dihilangkan).
Mengenai teknis operasionalnya, dikembalikan kepada kelaziman, tradisi, prosedur, dan system (urf) yang berlaku termasuk dalam aktualisais ijab qobul dalm jual beli tidak ahrus dilakukan dengan mengucapkan kata atau bertemu fisik. Akan tetapi itu bisa bersifat fleksibel dengan meng-klik atau meng-enter pilhan tetrentu pada cyberspace yang kemudian dilakukan penyelesaian pembayaran apapaun yang dianggap sah menurut criteria syariah dalam transsaksi untuk selanjutnya masingmasnig pihak berkomitmen untuk memenuhi kewajiban masing masing sesuai kesepakatan. Almaidah ayat 1, nai bersabda: orang islam wajib memenuhi komitmen kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan atau perjajjian yang menghalalka yang haram dan mengharamkan yang halal(HR. abu daud, bnu majah, tirmidzi)

BAB. III KESIMPULAN DAN SARAN
Dari paparan diatas dapat kita simpulkan bahwa Bank Indonesia sebagai regulator moneter tertinggi masih lambat dalam merespon perkembangan dunia bisnis terutama dalam sektor keuangan dan pearbankan. Sselama ini dengan tidak atau belum adanya hukum yang mengatur secara spsifik tentang e-banking memungkinkan sekali terjadi pekanggaran yang merugikan konsumen perbankan di indonesia.
e-banking sekarang ini yang telah menjadi tumpuan utama dalam pelayanan terhadap nasabah haruslah dapat memberikan kenyamanan yang lebih bukannya membuat nasabah lebih ketakutan untuk berhubungan dengan pihak bank karena rentannya security.berbagai masalah yang timbul masih belum bisa diatasi.
Berkaitan dengan perlindungan nasabah dalam e-banking masih hukum yang mengatur masih belum begitu menajmin akan kenyaman nasabah ketika terjadi wanprestasi. Seperti halnya kasus yang terjadi saat saat ini. banyak kejadian yang memungkinkan pihak bank melakukan kejahatan perbankan dan sulit untuk dibuktikan karena kejahatan yang dilakukan bersifat maya.
Berhubung masih rentannya hukum dan prosedur untuk dilanggar dan masih miminnya keasdaran masyarakat yang ada perlu adanya tindfakan yang cepat untuk menangani maslah ini agaar tidak berlarut larut. Maka sejalan dengan apa yang dilakukan oleh bank indonesia dalam rangka menjaga kestabilan masyarakat perbankan maka dibaewah ini bisa menjadi rekomendasi yang perlu dipertimbangkan oleh pihak pihak yang terkait dalam penjagaan komunitas perbankan.
a. dalam rangka memberikan kepastian hukum perlu segera dibahas RUU ITE dan RUU tranfer dana
b. perlunya ketentuan yang mewajibkan bank nasional untuk memiliki pusat penyimpanan, pemrosessan data informasi dan transaksi perbankan yang letaknya di dalam negeri.
c. Perlunya unit kerja khusus pengaman pencegahan kejahatan perbankan di dalam structur bank indonesia unutuk menerapkan kebijakan pengamanan sistem, melakukan penelitian untuk mencegah ancaman yang mungkin terjadi dan tindakan recovery selama 24 jam. Disamping itu dalam rangka pengawasan bank perlu dilakukan audit terhadap sistemteknologi informasi dan komunikasi yang digunakan perbankan ddalam kurun tertentu.
d. Perlunya memperketat akses nasabah maupun pegawai kejaringan sistem ICT perbankan pengguna multi faktor –selain ID/PIN dan password pada setiap transaksi.
e. Penggunaan perangkat komputer deteksi untuk memonitoraktifitas rekening nasbah, sosialisasioleh perbankanmengenai bentuk bentuk kejahatan penipuan yang dpat terjadi dengan produk/layanan yang disediakan oleh perbankan, perlunya komunitas perbankan membangun automated clrearing house untuk meningkat pengamanan perbankan secaraq bersama.
f. Perlunya keketntuan tentang tanggung jawab bank untuk menggati uang nasabah yang hilang akibat kelemahan system pengaman ICT perbankan. Seperti regulation E diamrekia
g. Online atau e-commerce m,ensyaratkan agar pihak pemesan mencantumkan dan memberikan digital signature atau tanda tangan elektronik dalam transaksi online untuk mengurangi transaksi ilegal
h. Dibentuknya badan khusus yang menangani cyber crime.


BAB. IV REFERENSI
1. Hermansyah, SH, MHum, hukum perbankan nasional Indonesia. cet I. jakarta. Prenada media. 2005.
2. Robintan sulaiman, SH, Mh, MA, MM, kejahatan korporasi perbankan cet I. jakarta, Pusat studi hukum bisnis fakultas hukum Universitas pelita harapan, 2000
3. Buletin hokum perbankan dan kebank sentralan, vol 3 nomor 1, april 2005. BI
4. Buletin hokum perbankan dan kebank sentralan, vol 3 nomor 2, Agustus, 2005. BI
5. Info bank, No 321, Desembert 2005. vol XXVII
6. Info bank, No 322, Januari 2006. vol XXVIII
7. Info bank, No 324, Maret 2006. vol XXIIII
8. Info bank, No 327, Mei 2006 vol XXX
9. Info bank, No 327, Juni 2006 vol XXXI
10. Majalah Manajemen, april No 140 Th 2000
11. Utomo, Setiawan budi. Dr. fiqh kontemporer, Gema Insani Press. Jakarta 2003
12. Fuady Munir, Dr. M.H., LL.M. Pengantar hokum bisnis, Pt. citra aditya bakti. Bandung. 2005
13. El-Islamy, Hurriyah, e-business an Islamic perspective, A.S Noordeen. Cet 1. Malaysia. 2002
14. Jbptunikompp-gdl-s1-2004-yantirahma-641 - Perpustakaan Pusat Unikom - GDL 4_0.htm
15. www.solusihukum.com

Share this Article on :

0 comments:

Post a Comment

Terimakasih Telah Berkunjung...

 
© Copyright Embun Ekonomi Syariah 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.